ISLaMS, Yogyakarta – Institute for the Study of Law and Muslim Society (ISLaMS) berkerjasama dengan Program Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kembali menggelar kegiatan akademik bertajuk "Thesis Talk" pada Jumat, 22 Mei 2026. Kegiatan Thesis Talk yang berlangsung di Ruang Technoclass Lt. 1 FSH UIN Sunan Kalijaga merupakan Thesis Talk Ke-6 (T-Talk#6) dan mengangkat tema “Kajian Isu Hukum Tata Kelola Negara dan Keperdataan serta Relevansinya dengan Prinsip Public Good (Kemaslahatan)”.

Kegiatan ini menjadi ruang diskusi akademik yang mempertemukan mahasiswa, peneliti, dan akademisi untuk membahas perkembangan isu hukum kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola negara, hukum ketenagakerjaan, serta pendekatan kemaslahatan dalam kajian hukum modern. Acara berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 11.00 WIB dengan menghadirkan dua narasumber dari dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yakni Dr. Nurainun Mangunsong dan Dr. Wardatul Fitri.

Dalam pemaparannya, Dr. Nurainun Mangunsong yang membahas tema “Penataan Regulasi Perizinan DIY: Kajian Fenomena Daerah dan Prinsip Kemaslahatan”, menyoroti pentingnya harmonisasi regulasi perizinan daerah supaya regulasi tidak hanya berorientasi administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara substantif. “Regulasi daerah perlu dibangun dengan pendekatan yang responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat. Prinsip kemaslahatan harus menjadi dasar dalam pembentukan maupun implementasi kebijakan publik agar hukum benar-benar menghadirkan manfaat, maslahah, dan bukan masalah,” ujar Dr. Nurainun Mangunsong dalam sesi diskusi.

Sementara itu, Dr. Wardatul Fitri mengangkat tema “Transformasi Hukum Ketenagakerjaan Pasca Covid-19: Rekonseptualisasi Konsep Force Majeure dalam Pemutusan Hubungan Kerja”. Dr. Wardatul Fitri menekankan perubahan dinamika hubungan kerja setelah pandemi Covid-19 dan perlunya penafsiran ulang terhadap konsep "force majeure" dalam praktik ketenagakerjaan di Indonesia. Ia mempertanyakan apakah pemutusan hubungan kerja bisa secara hukum dilakukan dengan alasan pandemi dan berlindung pada ‘force majuere’. Ia menegaskan bahwa dalam konteks pandemi, pemutusan ikatan kerja tidak dapat dilakukan dengan prinsip ‘force majuere’, tetapi lebih bersandar pada ‘hardship’ atau ‘kesulitan’ dengan tentunya tidak merugikan pihak lain. “Pandemi Covid-19 memberikan pelajaran penting bahwa hukum ketenagakerjaan harus adaptif terhadap situasi krisis. Konsep ‘force majeure’ memang tidak dapat dipahami secara sempit, melainkan harus mempertimbangkan perlindungan hak pekerja dan keberlanjutan usaha secara seimbang. Namun dalam konteks pandemi, prinsip ‘hardship’ lebih relevan untuk dijadikan landasan pemutusan hubungan atau ikatan kerja,” jelas Dr. Wardatul Fitri.

Kegiatan Thesis Talk ini mendapat antusiasme tinggi dari peserta yang berasal dari beragam program studi. Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan mengenai problematika regulasi daerah, perlindungan tenaga kerja, serta relevansi prinsip "public good" dalam pengembangan hukum nasional.

Euis Nurlaelawati, selaku Direktur ISLaMS, menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancang sebagai ruang akademik yang mendukung penguatan tradisi riset dan penulisan ilmiah mahasiswa. “Thesis Talk diharapkan menjadi wadah dialog akademik yang produktif bagi mahasiswa dan peneliti dalam memperkaya perspektif penelitian berbagai bidang atau area hukum, termasuk isu tata kelola negara dan perdata," ungkap Euis.

Melalui kegiatan ini, ISLaMS dan FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menegaskan komitmen dalam mendorong pengembangan kajian dan diskusi hukum yang kontekstual, kritis, dan relevan dengan tantangan masyarakat kontemporer. Selain menjadi forum akademik, Thesis Talk juga diharapkan mampu memperkuat budaya ilmiah di lingkungan kampus serta membuka ruang kolaborasi penelitian di bidang hukum dan kebijakan publik.